Lubuklinggau – TJ.Terkait Dengan Adanya Dugaan Sekandal korupsi oleh oknum di Dinas PUPR Kota lubuk Linggau Provinsi sumatera selatan (5/1)
Bung Efendi Amd, merupakan aktivis muda yang peduli, pembangunan yang ada di kota Lubuklinggau yang sekarang ini merupakan mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara dan juga anggota koalisi tim Trisula
Saat di wawancarai Efendi Amd terkait dengan dugaan Sekandal korupsi di Dinas PUPR Kota lubuk Linggau menjelaskan
“Kami akan sodorkan kepada Aparat Penegak Hukum data-data yang kami miliki terkait dugaan adanya Korupsi di Dinas DPUPR kota Lubuklinggau tahun anggaran 2021 agar kiranya dapat, di bongkar, proses sesuai hukum yang berlaku di tanah pertiwin ini, dalam perspektif Hukum Tindak Pidana korupsi diduga yang terjadi di dinas DPUPR Kota Lubuk Linggau,” pungkasnya Efendi
Menurutnya “Sepintas masalah, korupsi yang akan kita bahas dalam kontek ini ada Dua hal, pertama perilaku mental pejabat berwenang dalam pengelolaan proyek, seperti PPK, PPTK, dan Pengawas proyek serta tim PPHP yang sejauh ini dalam pantau kami, seolah olah adanya upaya pembiaran kepada rekanan yang melakukan dugaan, pengurangan volume pengerjaan, serta buruknya mutu hasil suatu poyek,”
Selanjutnya “kedua ini yang sangat mencolok dalam kontek Korupsi, yaitu adanya dugaan succses Fee proyek yang variatif kisaran 15 -20 persen dari nilai pagu anggaran, belum lagi dugaan biaya dalam kelengkapan dokument proyek seperti dokumen penawaran, dokumen kontrak, Berita acara dan lain lain, yang mana ini di Duga secara nyata ada uang yang di setor untuk masing2 dokumen proyek tersebut kepada Oknum di dinas terkait.
Sementara itu Sancik merupakan mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan juga salah satu anggota Tim koalisi Trisula menjelaskan
“Dalam waktu dekat ini, kami akan mengadakan aksi Damai, dengan tuntutan mendesak kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, sekiranya dapat membongkar dan Proses secara prosedur Hukum dugaan Adanya Korupsi pada DPUPR Lubuklinggau, serta kepada Walikota Lubuklinggau sekiranya dapat melakukan Evaluasi kinerja Oknum Kepala DPUPR Lubuklinggau selama masa menjabat, sebab hasil tinjauan team Koalisi Trisula di lapangan banyaknya di temukan pekerjaan infrastruktur menelan puluhan milyaran APBD Lubuklinggau tetapi hasil Pekerjaan terkesan kualitas/mutu tidak sepadan dengan besaran anggaran yang di kucurkan.
Lanjutnya Sancik” Di harapkan kepada DPRD Lubuklingga sekiranya dapat melakukan peninjauan kelapangan dari hasil pekerjaan berupa infrastruktur pada tahun anggaran 2021 yang mana terindikasi adanya Korupsi dengan modus pengurangan volume pekerjaan ataupun adanya pengurangan Volume fisik pekerjaan sehingga berpotensi Negara/Daerah khususnya kota Lubuklinggau mengalami kerugian di akibat ulah Oknum pejabat di DPUPR maupun Oknum Pelaksana kegiatan pada tahun 2021 tersebut,” Pungkasnya (Ferry)
