Target Journalist | Palembang – Polda Sumatera Selatan (Sumsel) beserta jajarannya gelar Rapat Koordinasi (Rakordis) dengan Daerah penghasil minyak dan Gas (Migas) yaitu Kabupaten Musi Banyuasi dan Musi Rawas terkait penanganan kegiatan illegal drilling bertempat di Gedung Presisi Mapolda Sumsel Jalan Jenderal Sudirman KM 4 Kota Palembang, Jumat (20/1/2023).
Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo memfasilitasi pertemuan daerah penghasil migas yakni Musi Banyuasin dan Musi Rawas berdiskusi dengan dengan Direktur Jenderal Kementerian ESDM, Prof Turtuka Ariadji Phd beserta stakeholder untuk membahas langkah tata kelola sumur minyak masyarakat.
“Kami berkeyakinan apabila pengelolaan sumur minyak masyarakat di back-up dengan tata kelola yang baik, ke depan persoalan-persoalan bisa diatasi dengan baik,” ucapnya.
Ia menerangkan bahwa saat ini rancangan tata kelola pengelolaan sumur minyak masyarakat telah disiapkan dengan melibatkan akademisi yang tentunya mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan itu sendiri.
“Prinsipnya kita harus kompak di bawah, agar perjuangan kita ini untuk masyarakat dapat berjalan baik dan lancar dan hal Ini semata-mata demi melindungi masyarakat dan lingkungan,” tandasnya Rachmad.
Aktifitas ilegal drilling atau sumur minyak masyarakat di Sumsel terutama di Kabupaten Muba yang sangat berimbas kepada masyarakat dan lingkungan, oleh karena itu membuat Jenderal Bintang dua ini terus bergerak untuk menuntaskannya.
Setelah ini saya akan mengkomandoi secara langsung Forkopimda dan Kepala Daerah terkait untuk berdiskusi dengan Kapolri dan Pemerintah Pusat terkait rencana tata kelola sumur minyak masyarakat,” ungkapnya
Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi Mahmud menjelaskan konsep tata kelola yang telah disiapkan terkait Tata kelola keselamatan kerja dan lingkungan hidup, tata kelola kontrak jasa dan perjanjian kerjasama, tata kelola penguatan kapasitas kelompok masyarakat, tata kelola akses pemodalan dan kredit lunak bagi masyarakat pemilik sumur minyak.
“Kami sangat yakin rencana tata kelola ini sudah mengakomodir perlindungan masyarakat dan lingkungan di Muba,” katanya.
dia menambahkan, berdasarkan data yang di inventarisir terdata ada sekitar 230 ribu masyarakat Muba yang terlibat pada aktifitas penambangan sumur minyak.
“Berdasarkan data tersebut, jumlahnya sangat banyak dan tentu kami sangat berharap Pemerintah pusat mengakomodir tata kelola ini segera terealisasi dengan konkrit terkait revisi Permen ESDM nomor 1 Tahun 2008,” harapnya.
Terakhir Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian ESDM Prof Tutuka Ariadji Phd mengatakan semua rencana tata kelola yang disiapkan diakomodir dalam revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM.”Prinsipnya kita mengedepankan keselamatan dan lingkungan masyarakat,” tutupnya Prof Tutuka (humas Polda Sumsel/Iin P).
