Targetjurnalis | Sumatera Selatan Menanggapi maraknya berita dan aksi damai mengenai truk angkutan batubara yang menyalahi aturan, Ketua watch realtion of Corruption WRC PAN-RI Sumatera Selatan, H. Zainal Arifin Hulap, S.IP meminta Pemerintah agar serius menangani angkutan batubara di Sumatera Selatan, Jumat (6/1/2023).
Di Sumatera Selatan saat ini perkembangan tambang batubara baik itu yang Legal maupun Ilegal sangat pesat terutama di Kabupaten Muara Enim dan Lahat. Yang menjadi masalah saat ini adalah rusaknya lingkungan akibat aktivitas tambang dan angkutan batubara yang sudah sangat jelas menyalahi aturan.
Angkutan batubara yang diangkut menggunakan truk yang bukan peruntukannya. Mulai dari truk/tronton bak mati, truk trailer, bahkan beberapa diangkut menggunakan truk box kontainer yang semuanya melebihi batas kapasitas tonase muatan yang sudah diatur oleh Pemerintah. Dan saat ini, truk pengangkut batubara sudah sangat banyak dan meningkat setiap tahunnya. Hal inilah menyebabkan kerusakan disepanjang Jalan Lintas Sumatera yang dilalui oleh truk batubara tersebut.
Menurut pantauan Tim Investigasi Watch realtion of Corruption WRC PAN-RI Sumatera Selatan sendiri, mulai dari Kabupaten Muara Enim, Lahat, OKU, OKU Timur, bahkan sampai ke Provinsi Lampung, Jalan Lintas Sumatera banyak yang rusak dan sangat membahayakan pengendara lainnya.
Tim menemukan puluhan truk batubara yang sedang konvoi dengan berjalan lamban karena muatan yang terlalu berat, tidak berjarak satu sama lain, beriringan sangat panjang dan tidak ada selah sangat sulit untuk didahului oleh kendaraan lainnya.
Belum lagi sering terjadinya Lakalantas dijalan, baik itu yang terbalik, kecelakaan beruntun sesama truk batubara, maupun dengan kendaraan lainnya.
dan juga sangat jelas berdampak buruk terhadap pengendara lainnya
di tambah sering nya truk angkutan batubara yang mogok ditengah jalan yang mengakibatkan kemacetan panjang sangat merugikan pengguna jalan lain.
Terkait DPR Dan Pemerintah Hampir Sepakat Soal RUU Perlindungan Data Pribadi
Namun sangat disayangkan, Pemerintah seakan “Buta dan Tuli” menanggapi hal ini dan belum ada tindakan yang diambil Pemerintah sampai saat ini.
Sudah ada beberapa aksi protes terhadap truk angkutan batubara yang dilaksanakan mulai dari aksi di Martapura OKU Timur, di Desa Pandan Enim, serta di tempat-tempat lain yang dimana masyarakat merasa sangat resah oleh truk batubara yang melintas.
Hal inilah yang membuat Ketua watch realtion of Corruption WRC PAN-RI Sumatera Selatan angkat bicara. Saat diwawancarai, H. Zainal Arifin Hulap menegaskan bahwa Pemerintah jangan hanya diam tetapi harus mengambil sikap dan tindakan mengenai permasalahan ini.
“Kami WRC PAN RI Sumatera Selatan meminta Pemerintah terkait untuk secepat mungkin mengambil sikap dan tindakan agar hal ini tidak terjadi lagi.
angkutan Truk batubara harus ditertibkan, tonase jangan melebihi kapasitas,
konvoi harus sesuai aturan,
dan jam operasional kendaraan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, bila perlu cari solusi alternatif angkutan lain seperti contoh diangkut dengan Kereta Api.
Pengusaha batubara jangan cuma bisa mengambil keuntungan besar tetapi dampaknya merugikan masyarakat.
Dan jangan pernah menyalahkan masyarakat yang menggelar aksi apabila hal ini masih dibiarkan, dan kami watch realtion of Corruption WRC PAN-RI Sumatera Selatan akan terus mendukung masyarakat sampai adanya tindakan tegas dari Pemerintah”, tegasnya.
