Targetjurnalis | Sumatera Selatan Melalui watch realtion of Corruption Koorwil WRC PAN-RI Sumsel H. Zainal Arifin Hulap mengungkap selama periode satu dasawarsa antara 2019-2021 kasus korupsi pendidikan yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp triliunan menurut pantau WRC PAN-RI Di Sumsel khusus sudah menjadi ladang Koruptor. Senin 26 Desember 2022,
Ia mengatakan, seiring dengan bertambahnya alokasi anggaran dari APBN untuk pendidikan, yakni sebesar triliunan dari total penyelewengan dalam pengelolaan dana tersebut semakin meningkat.
Adapun objek dana korupsi paling besar dari identifikasi WRC PAN-RI dalam satu dasawarsa terakhir adalah dana alokasi khusus (DAK) untuk pendidikan dari lima objek dana pendidikan,.
“DAK paling banyak dan rentan dikorupsi karena DAK sejak dari penyusunan kebijakan sampai pada implementasi masih rawan diselewengkan,” ujar Zainal Arifin.
Begitupun, pada tingkat perencanaan, potensi penyelewengan pada kuota masing-masing daerah, di mana daerah berusaha mendapatkan DAK lebih besar. Hal ini juga, menurutnya, membuat pejabat daerah kerap menyuap pejabat di tingkat pusat guna mendapatkan dana DAK tersebut.
Selain itu, pengelolaan DAK di daerah juga berpotensi diselewengkan, terutama pada penentuan sekolah penerima DAK atau juga pada saat pengerjaan proyek fisik dan nonfisik.
“Potensi penyelewengan semakin tinggi karena pengawasan pengelolaan dana ini di daerah sangat lemah,” katanya.
Selain itu, empat objek pendidikan lainnya yang juga tak kalah rawan, yakni pada Sarpras sekolah mencapai puluhan kasus dengan kerugian negara mencapai miliaran, dana BOS disusul korupsi infrastruktur dan buku. sungguh miris bukan, ujarnya
Ia menyebut, dari semua objek korupsi di pendidikan tersebut berkontribusi terhadap kasus korupsi pengadaan barang dan jasa kecuali dana BOS.
“Artinya, pengadaan barang jasa perlu diawasi lebih serius dalam proses pengadaan dari awal hingga akhir,” katanya.
Zainal ,menambahkan, WRC PAN-RI juga memantau lembaga yang rawan terjadinya korupsi, yakni Dinas Pendidikan dengan beberapa kasus yang di investigasi dengan kerugian negara mencapai miliaran. Hal ini, menurutnya, menjadi masuk akal mengingat anggaran pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan di daerah.
Kami Dari WRC PAN-RI unit kota Prabumulih akan terus berupaya bersama pemerintah terkait untuk memantau kinerja dinas pendidikan yang ada di sumsel khususnya,(H. Zainal Arifin Hulap, S.ip)
