Lubuk Linggau – TJ. Terkait dengan dugaan pungutan yang di lakukan pihak komite, sekolah Sma Negri 1 Tugumulyo kecamatan tugumulyo kabupaten Musi Rawas provinsi sumatera selatan
Hari ini Senin 27/12/2021 Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan, salah satu anggotanya Sancik menjelaskan dengan awak media terkait hasil laporan masyarakat dan hasil investigasi lapangan Beserta keterangan saksi di lingkungan Sma Negri 1 Tugumulyo benar adanya dugaan pungutan dengan jumlah Rp 950.000 per-siswa dengan modus komite.
“Benar hari ini kami resmi melaporkan oknum yang di duga melakukan pungutan dengan dalih komite kepada pihak kejaksaan negeri (Kejari) Lubuk Linggau,”
Menurutnya Sancik “Kepedulian ini, untuk kepentingan masyarakat, mengingatkan bahwa pihak sekolah sudah ada bantuan operasional sekolah (Bos) belum program bantuan provinsi, untuk sekolah, ini masih saja melakukan pungutan dengan modus komite yang menentukan besarnya jumlah uang, ini kami dugaan adanya persengkokolan,” katanya Sancik
“Dengan adanya laporan ke Pihak kejaksaan negeri (Kejari) kami mendesak, agar oknum yang di duga melakukan pungutan (pungli) segera di proses Sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mewujudkan sekolah bersih dari pungutan” Tegasnya
“Sekolah dilarang menarik pungutan apapun. … Sementara, revitalisasi peran Komite Sekolah melalui Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 ini juga dilakukan untuk menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan yang diminta oleh Komite Sekolah kepada peserta didik atau orang tua/wali.
Sementara itu Hamdan Ksp merupakan aktivis senior, yang begitu peduli dengan dunia pendidikan, anggota dari Aliansi masyarakat peduli pendidikan di kabupaten Musi Rawas, terkait dengan dugaan pungutan berdalih komite telah melakukan upaya hukum, menjelaskan
“Alhamdulilah hari ini saya telah melakukan upaya hukum dengan cara mengirimkan surat laporan ke Kejaksaan tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, ketua Tim Saber pungli provinsi dan insfiktorat provinsi sumatera selatan, terkait dugaan pungutan berdalih komite di lingkungan Sma Negri 1 Tugumulyo kepada orang tua murid, kecamatan tugumulyo kabupaten Musi Rawas,”
Menurutnya Hamdan “Semoga dengan di lakukan laporan terhadap oknum yang di duga melakukan pungutan secepatnya di proses hukum dan mendesak agar oknum tersebut di proses,”
Perlu di ketahui ” sumbangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012. Dalam Pasal 9 Ayat 1 menyebutkan, satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan / atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan” (*)
